Dasar Hukum Program MAKSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unhas

Pasal 28C Ayat (1), Jo Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

SK REKTOR NOMOR 4634/J04/PM.05/97 TANGGAL 12 MEI 1997

Tentang surat izin pendirian Prodi MKD

Surat Gugus Penjaminan Mutu FEB UNHAS NOMOR 8377/UN4.4.6/DA.01.04/2018

PERSETUJUAN KURIKULUM HASIL PENYELERASAN 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013

tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 2784/UN4.1/Kep/2018

Tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000

tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

SURAT DIRJEN DIKTI NOMOR 2831/D/T/2001

Tentang Persetujuan Pndirian Program Studi MKD (Magister Keuangan Daerah)