| No. |
Keterangan |
| 1. |
Peraturan Pemerintah Nomor 01
Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan,
Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam lihat sini |
| 2. |
Peraturan Pemerintah Nomor 02
Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi
Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku lihat sini |
| 3. |
Peraturan Pemerintah Nomor 03
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010
tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiun Ke
Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur lihat sini |
| 4. |
Peraturan Pemerintah Nomor 04
Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional lihat sini |
| 5. |
Peraturan Pemerintah Nomor 05
Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di
Bawahnya lihat sini |
| 6. |
Peraturan Pemerintah Nomor 06
Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia
lihat sini |
| 7. |
Peraturan Pemerintah Nomor 07
Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018
tentang Kepalangmerahan lihat sini |
| 8. |
Peraturan Pemerintah Nomor 08
Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional lihat sini |
| 9. |
Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal lihat sini |
| 10. |
Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke
Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia
I lihat sini |
| 11. |
Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa lihat sini |
| 12. |
Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah lihat sini |
| 13. |
Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lihat sini |
| 14. |
Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional lihat sini |
| 15. |
Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan KedelapanBelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil lihat sini |
| 16. |
Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia lihat sini |
| 17. |
Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia lihat sini |
| 18. |
Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan
Janda/Dudanya lihat sini |
| 19. |
Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan,
Warakawuri/Duda,Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan
Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia lihat sini |
| 20. |
Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun PokokPurnawirawan, Warakawuri/Duda,
Tunjangan AnakYatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan OrangTua Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia lihat sini |
| 21. |
Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite
Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya lihat sini |
| 22. |
Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/
Kemerdekaan lihat sini |
| 23. |
Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia lihat sini |
| 24. |
Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah lihat sini |
| 25. |
Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2014
tentang Keinsinyuran lihat sini |
| 26. |
Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan
Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung lihat sini |
| 27. |
Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lihat sini |
| 28. |
Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali lihat sini
|
| 29. |
Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil lihat sini |
| 30. |
Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal lihat sini |
| 31. |
Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut |
| 32. |
Peraturan Pemerintah Nomor 33
Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang
Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang lihat sini |
| 33. |
Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2019tentangPerdagangan Perbatasan lihat sini |
| 34. |
Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan lihat sini |
| 35. |
Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan lihat sini |
| 36. |
Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai
Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural lihat sini |
| 37. |
Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017
tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan Dan Pegawai
Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural lihat sini |
| 38. |
Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2008Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa DendaDi Bidang Kepabeanan lihat sini |
| 39. |
Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang perubahan atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan lihat sini |
| 40. |
Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2019 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maybrat dari Distrik Ayamaru
ke Kumurkek Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat lihat sini |
| 41. |
Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal lihat sini |
| 42. |
Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional lihat sini |
| 43. |
Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke
Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia lihat sini |
| 44. |
Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010
tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan
dalam Tahun Berjalan lihat sini |
| 45. |
Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan Lihat sini |
| 46. |
Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2019 tentang Pemberdayaan lembaga Jasa Keuangan dan Pelaksanaan
Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman lihat sini |
| 47. |
Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan
Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi melalui Pipa lihat sini |
| 48. |
Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial lihat sini |
| 49. |
Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta
Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu
yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai lihat sini |
| 50. |
Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke
Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara lihat sini |
| 51. |
Peraturan Pemerintah Nomor 52
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang
Disabilitas lihat sini |
| 52. |
Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia lihat sini |
| 53. |
Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Komisi Pemberantasan Korupsi lihat sini |
| 54. |
Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang lihat sini |
| 55. |
Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan lihat sini |
| 56. |
Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing
lihat sini |
| 57. |
Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik
Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana
Multigriya Finansial lihat sini |
| 58. |
Peraturan Pemerintah Nomor 59
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak; lihat sini |
| 59. |
Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik lndonesia ke
Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya lihat sini |
| 60. |
Peraturan Pemerintah Nomor 62
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam lihat sini |
| 61. |
Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah |
| 62. |
Peraturan Pemerintah Nomor 64
Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan lihat sini |
| 63. |
Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian lihat sini |
| 64. |
Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke
Dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries lihat sini |
| 65. |
Peraturan Pemerintah Nomor 67
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan Lihat sini |
| 66. |
Peraturan Pemerintah Nomor 68
Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari lihat sini |
| 67. |
Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2019 tentang Pulau Karantina lihat sini |
| 68. |
Peraturan Pemerintah Nomor 70
Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas lihat sini |
| 69. |
Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik lihat sini |
| 70. |
Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah lihat sini |
| 71. |
Peraturan Pemerintah Nomor 73
Tahunn 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan
Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah lihat sini |
| 72. |
Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Badan Standardisasi Nasional lihat sini |
| 73. |
Peraturan Pemerintah Nomor 75
Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017
tentang Sistem Perbukuan lihat sini |
| 74. |
Peraturan Pemerintah Nomor 76
Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke
dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma lihat sini |
| 75. |
Peraturan Pemerintah Nomor 77
Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan
terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan lihat sini |
| 76. |
Peraturan Pemerintah Nomor 80
Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik lihat sini |
| 77. |
Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
lihat sini |
| 78. |
Peraturan Pemerintah Nomor 83
Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang
Perdagangan Jasa lihat sini |
| 79. |
Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Likupang lihat sini |
| 80. |
Peraturan Pemerintah Nomor 85
Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kendal lihat sini |
| 81. |
Peraturan Pemerintah Nomor 87
Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama lihat sini |
| 82. |
Peraturan Pemerintah Nomor 88
tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama lihat sini |
| 83. |
Peraturan Pemerintah Nomor 89
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001
tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat lihat sini |
| 84. |
Peraturan Pemerintah Nomor 90
Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian
Banding pada Komisi Banding Merek lihat sini |
| 85. |
Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang
Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan
Sarana Lainnya lihat sini |
| 86. |
Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia
ke dalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan
Listrik Negara lihat sini |
