Sejarah Program Studi Magister Keuangan Daerah (MKD)

Reformasi birokrasi di bidang kepegawaian yang dilaksanakan melalui transformasi sistem Manajemen Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil (MSDM-PNS) berbasis kompetensi dalam sistem kepegawaian "unified", merupakan paradigma yang memberi arah bagi upaya pemberdayaan SDM-PNS dalam mewujudkan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil. Paradigma ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi.

Keberhasilan transformasi sistem Manajemen Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil (MSDM-PNS) memerlukan Pegawai Negeri profesional dan berkompeten yang bertugas sebagai abdi masyarakat dalam rnenyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Kepegawaian yang kemudian diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara antara lain menegaskan bahwa untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna, diperlukan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil, melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Di dalam pelaksanaan ketentuan tersebut, kebijakan pemberdayaan diarahkan untuk mencapai dayaguna, hasilguna dan nilai tambah Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi, dengan menciptakan keunggulan berbasis sumberdaya (resource based advantage) yang dapat diperoleh melalui kebijakan pengembangan SDM aparatur dengan memberikan kesempatan kepada setiap aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme PNS berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan di tingkat Starata Dua (S2) atau Magister.

 Penyelarasan Kurikulum PS MKD FE UNHAS

Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (PS MKD FEB UNHAS) merupakan program studi strata dua yang diselenggarakan untuk mengembangkan kemampuan akademisi dan aparatur pemerintah dalam bidang keuangan dan aset daerah dalam merespon tantangan perubahan pengelolaan keuangan daerah. Program Studi ini didirikan melalui SK Rektor Nomor 4634/JO4/PM.05/97 Tanggal 12 Mei 1997 dan ijin penyelenggaraan dari Dirjen Dikti Nomor 2831/D/T/2001 Tanggal 30 Agustus 2001 yang merupakan satu-satunya Program Studi MKD di Indonesia dan terakreditasi A Nomor : 1644/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2016 pada BAN Dikti. Hingga saat ini, program studi telah menghasilkan 536 orang alumni yang tersebar diberbagai daerah pada beberapa posisi strategis di Pemerintahan Daerah di Indonesia.

PS MKD UNHAS pada awalnya dibentuk sebagai tindak lanjut dari kerjasama antara Kementerian Keuangan RI, Kementerian Dalam Negeri RI dan Universitas Birmingham pada Tahun 1999. Kerjasama tersebut dikembangkan untuk mempersiapkan implementasi otonomi daerah termasuk penyiapan SDM pengelolaan keuangan dan sistem keuangan daerah.